Jakarta, albrita.com – Pemerintah resmi menyiapkan skema pembiayaan bagi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih melalui penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Penjelasan ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat memberikan keterangan pers di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin, 15 September 2025.
Menurut Purbaya, dana yang ditempatkan di Himbara akan menjadi sumber likuiditas bagi pinjaman Kopdes. Bank-bank Himbara, yang terdiri dari Mandiri, BRI, BTN, BNI, dan BSI, akan membayar bunga 2 persen kepada pemerintah atas dana tersebut. Dengan demikian, Kopdes dapat mengakses pinjaman modal dengan bunga yang relatif rendah.
“Pada dasarnya dari uang di bank semuanya bisa dipakai, kalau program itu maka bunga yang dibayar ke kami hanya 2 persen. Jadi pakai skema untuk Kopdes tadi, uangnya sudah ada tinggal dipakai. Tapi skemanya normal lah, normalnya Kopdes,” ujar Purbaya.
Langkah ini disambut baik oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Menurutnya, kepastian penyaluran dana ini menjadi angin segar bagi ribuan koperasi desa yang sudah menanti berbulan-bulan. Ia menekankan bahwa proses koordinasi yang sebelumnya memakan waktu hingga enam bulan kini bisa diselesaikan dalam hitungan hari setelah keterlibatan menteri keuangan baru.
“Sungguh hari ini kami rapat dengan Menteri Keuangan (Purbaya) yang sudah enam bulan berputar-putar. Alhamdulillah hari ini semua masalah Kopdes terjawab soal uang. Sehingga ini lihat wajahnya cerah-cerah semua di sini,” kata Zulhas.
Lebih jauh, Zulhas menekankan pentingnya modal ini untuk memperkuat koperasi desa dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, dana ini juga diharapkan dapat memangkas rantai pasok di desa, sehingga distribusi barang kebutuhan pokok bisa lebih efisien dan harga lebih stabil.
Kopdes Merah Putih kini dapat mengajukan pinjaman modal ke bank Himbara setelah pemerintah menerbitkan dua peraturan teknis, yakni PMK Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Kopdes dan PMK Nomor 63 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Kedua peraturan ini menjadi dasar hukum bagi penyaluran dana dan memastikan prosedur pinjaman berjalan tertib dan transparan.
Sebelumnya, pemerintah menempatkan Rp200 triliun dari kas di Bank Indonesia ke lima bank Himbara dalam bentuk deposito on call. Artinya, dana tersebut dapat ditarik kapan saja sesuai kebutuhan pemerintah. Skema ini memungkinkan fleksibilitas tinggi, sekaligus memberikan kepastian bahwa dana akan tersalur tepat sasaran bagi Kopdes Merah Putih.
Purbaya menegaskan bahwa bunga 2 persen yang dibayarkan oleh Kopdes ke pemerintah merupakan skema yang wajar dan dirancang untuk memastikan keberlanjutan program. Dengan bunga rendah, diharapkan koperasi desa dapat mengembangkan usahanya, meningkatkan kapasitas produksi, dan memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat setempat.
Program ini juga menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa. Dengan akses modal yang lebih mudah, koperasi diharapkan mampu memperluas layanan mereka, termasuk penyediaan bahan pokok, penyimpanan hasil pertanian, serta pengelolaan distribusi barang kebutuhan sehari-hari. Hal ini sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan memperpendek rantai pasok dari produsen ke konsumen.
Selain aspek ekonomi, keterlibatan bank Himbara dalam penyaluran dana Kopdes Merah Putih diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan perbankan. Program ini menekankan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Bank-bank Himbara berperan sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan modal dengan prosedur yang jelas dan aman bagi semua pihak.
Zulhas menambahkan bahwa program ini menjadi bukti nyata koordinasi yang baik antara kementerian terkait, khususnya Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Dengan aturan teknis yang rampung, ribuan koperasi desa kini dapat segera mengakses modal dan mengembangkan kegiatan usaha mereka.
Dengan skema pembiayaan ini, pemerintah menargetkan terciptanya peningkatan kapasitas ekonomi di tingkat desa dan kelurahan, sekaligus mendorong koperasi untuk menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Langkah ini diharapkan tidak hanya memberikan dampak jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi desa untuk jangka panjang. (MDA*)
