Jakarta, albrita.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta bukan karena pemerintah tidak memberikan kuota impor. Menurutnya, jatah impor yang diberikan justru sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Bahlil mengatakan pemerintah melalui Kementerian ESDM telah mengalokasikan kuota impor kepada SPBU swasta dengan jumlah lebih besar dibanding tahun sebelumnya. “Kita sudah memberikan kuota impor 110 persen dari tahun 2024. Jadi tidak benar kalau dikatakan kuota impornya tidak diberikan,” kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Ia mencontohkan, jika pada tahun 2024 sebuah perusahaan swasta mendapat kuota impor 1 juta kiloliter, maka pada tahun 2025 perusahaan tersebut memperoleh tambahan hingga 1,1 juta kiloliter. Dengan demikian, lanjut Bahlil, isu kelangkaan yang dikaitkan dengan keterbatasan kuota impor tidak memiliki dasar yang kuat.
Meski kuota sudah ditambah, Bahlil mengakui masih ada laporan mengenai stok BBM di sejumlah SPBU swasta yang kosong. Menurutnya, hal ini harus segera diatasi dengan langkah konkret dari pihak swasta, salah satunya menjalin kerja sama dengan Pertamina.
“Ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau ada masalah distribusi atau kendala pasokan, sebaiknya SPBU swasta jangan ragu untuk bekerja sama dengan Pertamina. Karena yang terpenting adalah memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap aman,” jelas Bahlil.
Ia menekankan bahwa ketersediaan energi, khususnya BBM, merupakan sektor yang strategis dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pemerintah, kata dia, tetap memiliki kewajiban mengawasi jalannya distribusi BBM, baik oleh badan usaha milik negara maupun swasta. “Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak tetap harus dikontrol oleh negara supaya berjalan baik dan tidak ada yang dirugikan,” tambahnya.
Pemerintah, ujar Bahlil, terbuka bagi swasta untuk berperan lebih besar dalam bisnis energi, namun tetap dalam koridor aturan yang berlaku. Ia berharap semua pihak bisa menjaga komitmen agar masyarakat tidak dirugikan akibat persoalan pasokan. (YS*)
