Jakarta, albrita.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), melontarkan kritik pedas terhadap kebijakan fiskal era Sri Mulyani Indrawati. Menurutnya, regulasi yang diterapkan mantan Menteri Keuangan itu terlalu berbelit, terutama ketika menyangkut akses permodalan bagi koperasi desa.
Zulhas mengaku, pengalamannya berkomunikasi dengan Sri Mulyani kala itu penuh kerumitan. Ia mencontohkan, pengajuan kredit untuk Koperasi Unit Desa (KUD) justru lebih sulit dibanding pinjaman bernilai triliunan rupiah. Prosesnya memakan waktu lama karena harus menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) hingga aturan turunannya yang terus berlapis.
“Bayangkan, bikin aturan bisa tiga bulan, turunannya lagi dua bulan. Selesai satu aturan, muncul lagi aturan lain. Aduh, ruwet sekali,” kata Zulhas saat meninjau Koperasi Merah Putih dan menyerahkan bantuan sosial di Desa Geucee, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, Kamis (18/9/2025).
Ia pun membandingkan situasi saat ini di bawah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Zulhas menyebut Purbaya lebih cepat dalam menyiapkan aturan teknis kredit bagi koperasi desa. Bahkan, ia menggambarkan gaya Purbaya sebagai “agak koboi” karena lebih praktis dalam mengambil keputusan.
Menurut Zulhas, pemerintah tengah memfinalisasi petunjuk teknis (juknis) agar koperasi desa bisa segera mengakses pinjaman hingga Rp3 miliar. “Mungkin 1–2 hari lagi juknis selesai. Jadi koperasi bisa langsung mengajukan proposal,” ujarnya optimistis.
Pernyataan Zulhas sekaligus menjadi sorotan karena mempertegas kontras antara birokrasi masa lalu dengan pola kerja pejabat keuangan yang baru. Perbandingan ini juga membuka kembali diskursus publik soal efektivitas kebijakan Sri Mulyani, meski dirinya sudah tak lagi duduk di kursi Menteri Keuangan. (MDA*)
