Jakarta, albrita.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberi lampu hijau bagi kepala daerah maupun aparatur sipil negara (ASN) yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri. Kebijakan ini diambil setelah kondisi keamanan dalam negeri dinilai semakin kondusif pasca gelombang unjuk rasa besar pada akhir Agustus lalu.
Sebelumnya, Tito sempat meminta seluruh kepala daerah dan ASN menunda agenda luar negeri demi memastikan fokus tetap pada penanganan situasi nasional. Namun, ia menegaskan aturan itu kini dilonggarkan.
“Kalau memang situasi di daerah masing-masing sudah terkendali, silakan bepergian. Baik untuk tugas dinas maupun kebutuhan berobat, kami izinkan,” ujar Tito, Minggu (21/9/2025).
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Benny Irawan, menambahkan bahwa imbauan larangan sebelumnya bersifat sementara dan disesuaikan dengan eskalasi keamanan nasional. Kini, dengan meredanya gelombang demonstrasi, pemerintah memberikan fleksibilitas lebih bagi para pejabat daerah.
Meski begitu, Mendagri tetap mengingatkan agar setiap kepala daerah memastikan stabilitas wilayah masing-masing sebelum bepergian. Menurutnya, keberangkatan ke luar negeri tidak boleh mengganggu pelayanan publik maupun penanganan isu-isu krusial di daerah.
Kebijakan ini juga dinilai menjadi bentuk kepercayaan pemerintah pusat kepada kepala daerah dalam menjaga kondusivitas wilayah. Dengan kelonggaran tersebut, kepala daerah diharapkan tetap bertanggung jawab dan tidak mengabaikan tugas utama mereka di dalam negeri.
Selain itu, Tito menekankan pentingnya transparansi dalam setiap agenda luar negeri. Baik perjalanan dinas, kerja sama internasional, maupun keperluan pribadi, menurutnya harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.
Pemerintah optimistis, relaksasi kebijakan perjalanan ini bisa membuka kembali peluang kerja sama dengan berbagai mitra internasional, sekaligus meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia.
Kini, dengan suasana politik dan sosial yang relatif tenang, Mendagri berharap kepala daerah dan ASN bisa menyeimbangkan antara kepentingan luar negeri dan tanggung jawab dalam negeri. “Yang terpenting adalah memastikan rakyat tetap terlayani dengan baik,” pungkas Tito. (WF*)
