Jakarta, albrita.com – Komisi IX DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala BPOM Taruna Ikrar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10). Rapat tersebut membahas maraknya kasus keracunan massal yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam forum itu, sejumlah anggota DPR menyampaikan kritik keras. Mereka menekankan pentingnya pengawasan ketat agar kasus serupa tidak terus berulang. Edy Wuryanto, anggota DPR dari Fraksi PDIP, menilai kritik dari parlemen adalah hal wajar karena fungsi utama DPR adalah melakukan pengawasan terhadap jalannya program pemerintah.
“Kalau lembaga ini tidak gaduh, justru akan gaduh di luar. Fungsi DPR memang untuk menyampaikan kritik dan pandangan agar pemerintah bisa mengambil keputusan yang lebih baik,” ujar Edy.
Ia juga menyinggung soal persepsi publik yang menilai DPR pasif ketika masalah besar muncul, seperti kasus keracunan MBG. Menurutnya, DPR harus bersuara agar masyarakat tahu bahwa persoalan serius sedang dikawal dengan tegas.
Kasus keracunan massal akibat makanan program MBG sebelumnya sempat menyedot perhatian publik. Alih-alih membantu pemenuhan gizi anak, program tersebut justru menimbulkan keresahan karena banyak siswa yang jatuh sakit.
Rapat ini diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh. DPR menuntut pemerintah memastikan distribusi pangan aman, proses pengolahan higienis, serta adanya mekanisme tanggung jawab yang jelas jika terjadi insiden.
Sebelumnya, isu terkait gaji dan tunjangan DPR sempat menjadi sorotan publik. Gelombang demonstrasi pada Agustus lalu berujung pada keputusan pemangkasan tunjangan anggota DPR. Polemik tersebut kini kembali mencuat seiring kritik terhadap efektivitas lembaga legislatif dalam mengawal program pemerintah. (YS*)
