Jakarta, albrita.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk memberikan tiga bentuk dukungan pendanaan bagi kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pernyataan ini disampaikan usai pertemuannya dengan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Rabu (1/10).
Dalam pertemuan tersebut, Basuki didampingi jajaran Otorita IKN untuk membahas progres pembangunan ibu kota baru yang telah resmi ditetapkan sebagai ibu kota politik pada 2028 melalui Perpres Nomor 79 Tahun 2025.
Purbaya menyebutkan tiga skema dukungan pendanaan: pertama melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kedua lewat kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta ketiga melalui investasi asing langsung (FDI). Ia belum merinci jumlah dana yang akan dialokasikan untuk tiap skema.
Selain pendanaan, pertemuan itu juga menjadi kesempatan bagi Purbaya untuk menerima laporan terkini mengenai progres pembangunan IKN. Menteri Keuangan menegaskan bahwa pemerintah tetap fokus mendorong percepatan pembangunan, termasuk anggaran Rp5,7 triliun yang sudah disiapkan untuk IKN pada 2025, sebagian di antaranya dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
“IKN masih menjadi prioritas. Tahun depan kita dorong lebih cepat lagi. Investasi di IKN cukup besar, dan kami berharap pihak swasta juga mulai masuk setelah progresnya terlihat,” kata Purbaya usai Rapat Paripurna di DPR RI, Jakarta Pusat. Ia menambahkan bahwa keputusan final mengenai alokasi APBN akan menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.
Adapun kebutuhan anggaran IKN menurut Otorita:
-
2025: Rp14,40 triliun
-
2026: Rp17,08 triliun (naik menjadi Rp21,1 triliun)
-
2027: Rp14,64 triliun
-
2028: Rp2,68 triliun
Sementara realisasi APBN untuk pembangunan IKN sejak 2022 mencapai Rp77 triliun, dengan rincian:
-
2022: Rp5,5 triliun
-
2023: Rp27 triliun
-
Pagu 2024: Rp44,5 triliun (realisasi Rp43,3 triliun per Januari 2025)
Pertemuan ini menegaskan perhatian pemerintah terhadap pembangunan IKN Nusantara, baik dari sisi pendanaan maupun percepatan implementasi, agar proyek ibu kota baru dapat berjalan sesuai target. (MDA*)
