Jakarta, albrita.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti kinerja keuangan daerah dalam rapat evaluasi realisasi pendapatan dan belanja tahun anggaran 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10).
Tito menegaskan, daerah yang ideal harus mampu menyeimbangkan pendapatan dan belanja tanpa mengabaikan dana darurat. Ia menilai, Provinsi Jawa Barat menjadi contoh terbaik dalam pengelolaan tersebut.
“Jawa Barat mencatat pendapatan 73 persen dan belanja 66 persen. Pendapatan tinggi dan belanja tinggi itu ideal,” ujar Tito.
Ia menambahkan, Jawa Timur, Gorontalo, dan Yogyakarta juga menunjukkan performa serupa. Yogyakarta mencatat pendapatan 79 persen dengan belanja 62 persen, sementara Gorontalo dan Jawa Timur juga menorehkan angka tinggi di kedua sektor.
Tito menilai, capaian itu merupakan hasil kerja keras Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Dinas Pendapatan Daerah di masing-masing wilayah.
“BKAD mengurus dana transfer dari pusat, sedangkan Dinas Pendapatan mencari sendiri dari PAD. Kalau dua-duanya tinggi, berarti keduanya berprestasi,” jelasnya.
Mendagri juga meminta para kepala daerah memantau kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang bergerak lamban dalam menyerap anggaran.
“Kalau pendapatan dan belanja rendah, itu berarti kepala dinasnya perlu dievaluasi. Misalnya Bojonegoro, pendapatannya 86 persen, tapi belanjanya baru 40 persen. Ini harus segera diperbaiki,” tegasnya.
Tito menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah untuk menjaga ritme keuangan tetap sehat. Ia berharap kepala daerah mempercepat realisasi anggaran agar program pembangunan berjalan efektif.
“Daerah yang bisa menyeimbangkan pendapatan dan belanja akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pelayanan publik yang optimal,” tutupnya. (MDA*)
