Sungai Penuh,albrita.com– Pejabat Pemerintah Kota Sungai Penuh perlu menumbuhkan budaya malu. Siapa pun yang tidak mampu bekerja dengan baik seharusnya berani mundur. Langkah itu menunjukkan tanggung jawab, menjaga marwah jabatan, dan menghormati kepercayaan publik.
Junaidi, warga Kota Sungai Penuh, menegaskan bahwa jabatan publik bukan simbol kehormatan, tetapi amanah untuk melayani. Ia menilai banyak pejabat sekarang justru memperlakukan jabatan sebagai panggung untuk mencari gengsi.
“Jabatan itu bukan gaya-gayaan. Pejabat seharusnya melayani, bukan minta dilayani. Kalau tidak mampu bekerja, mundur saja, itu lebih terhormat,” tegasnya, Sabtu, (25/10).
Menurut Junaidi, sebagian pejabat eselon di Pemkot Sungai Penuh tidak memahami tugas pokok dan fungsi mereka. Ia melihat banyak pejabat yang lebih sibuk membangun citra ketimbang menyelesaikan persoalan masyarakat.
“Kita bisa lihat sendiri, banyak program jalan di tempat karena pejabatnya tidak paham kerja. Mereka tampil gagah-gagahan, tapi tidak mampu melayani,” ujarnya.
Junaidi menilai kemampuan sebagian pejabat jauh dari standar profesional. Mereka gagal menunjukkan kinerja yang sejalan dengan visi kepala daerah.
“Kalau kemampuan kerja seperti itu, wajar kalau Wali Kota sulit berlari cepat. Bagaimana kota ini mau maju kalau pejabatnya sendiri tidak bergerak?” katanya.
Ia menegaskan, pejabat harus memiliki budaya malu seperti yang berlaku di Jepang. Di negeri sakura, pejabat yang gagal menjalankan tanggung jawab akan mengundurkan diri tanpa menunggu tekanan publik.
“Budaya malu itu tanda integritas. Kalau kita gagal, akui dan mundur. Jangan terus menempel di kursi jabatan seolah tidak ada orang lain yang lebih mampu,” ujarnya.
Junaidi menilai Wali Kota Sungai Penuh sedang berupaya keras mempercepat pembangunan dan memperkuat birokrasi. Namun, pejabat yang tidak solid justru memperlambat laju perubahan.
“Wali kotanya ingin berlari, tapi pejabatnya banyak yang berjalan lambat. Kalau terus seperti ini, Sungai Penuh akan tertinggal,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat kini lebih cerdas dan kritis. Publik tidak lagi menilai pejabat dari ucapan, tetapi dari hasil kerja.
“Masyarakat sekarang menilai dengan mata dan pengalaman. Kalau pejabat malas, mereka tahu. Kalau pejabat tidak jujur, mereka juga tahu,” tegasnya.
Junaidi meminta Pemkot Sungai Penuh segera mengevaluasi seluruh pejabat. Menurutnya, kota ini membutuhkan sumber daya manusia yang kuat, kompeten, dan berintegritas.
“Banyak anak muda Sungai Penuh yang punya kapasitas dan semangat tinggi. Beri mereka kesempatan. Jangan biarkan jabatan penting diisi orang yang tidak produktif,” ujarnya.
Ia menilai lemahnya disiplin dan koordinasi menjadi akar persoalan birokrasi di Sungai Penuh. Pelayanan publik lambat, inovasi minim, dan sebagian pejabat tidak memiliki inisiatif untuk memecahkan masalah.
“Masyarakat sering mengeluh soal pelayanan yang berbelit. Itu bukti sistem tidak berjalan. Kalau pejabatnya disiplin dan punya empati, masalah itu bisa selesai,” kata Junaidi.
Ia juga menilai wali kota perlu bersikap tegas terhadap pejabat yang tidak bekerja optimal. Kepemimpinan kuat, menurutnya, hanya terbentuk jika pemimpin berani mengambil keputusan sulit.
“Pemimpin harus berani menindak pejabat yang malas. Ketegasan menciptakan efek jera dan menumbuhkan budaya kerja yang sehat,” tegasnya.
Junaidi meminta wali kota tidak ragu melakukan perombakan besar di tubuh birokrasi. Ia percaya langkah tegas bisa mempercepat perubahan dan memperbaiki citra pemerintah.
“Wali kota tidak perlu ragu. Ganti saja pejabat yang tidak punya etos kerja. Kalau tidak, reformasi hanya jadi slogan,” ujarnya.
Ia menilai pejabat yang berani mengakui ketidakmampuan dan mundur dengan terhormat justru pantas dihargai. Menurutnya, kejujuran terhadap diri sendiri adalah bentuk tanggung jawab moral tertinggi seorang aparatur.
“Mundur bukan kalah, tapi sikap ksatria. Lebih baik mundur daripada menipu diri sendiri dan masyarakat,” tutupnya.
Budaya malu, kata Juanidi, harus menjadi roh birokrasi. Pejabat yang menjunjung nilai itu akan bekerja dengan hati, menjaga amanah publik, dan tidak menodai kepercayaan rakyat. Kota Sungai Penuh butuh pejabat seperti itu — bukan mereka yang hanya duduk di kursi jabatan tanpa kinerja. (al)
