Blitar, albrita.com – Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno putri menekankan agar pemerintah menilai sejarah dan latar belakang seseorang dengan matang sebelum memberi gelar pahlawan. Pemerintah biasanya memberikan gelar pahlawan setiap November bertepatan dengan Hari Pahlawan.
Megawati menegaskan pemerintah tidak boleh sembarangan menetapkan gelar pahlawan.
“Hati-hati kalau mau jadikan pahlawan, jangan gampang. Bung Karno benar pahlawan, dan saya berani bertanggung jawab,” ujar Megawati saat Seminar KAA di Blitar, Minggu (2/11).
Megawati menceritakan bagaimana Bung Karno diasingkan tanpa melalui proses pengadilan dan tidak mendapat perlindungan hukum. Ia menambahkan pihak berwenang hanya mengisolasi Bung Karno tanpa menyiapkan dokumen resmi terkait penahanan.
Ketua Umum PDIP itu juga menyoroti TAP MPR yang menuduh Bung Karno ingin mengkudeta, meski sebenarnya tuduhan itu tidak masuk akal. Megawati menegaskan tidak ada pihak yang membela Bung Karno saat itu.
Saat ini, Dewan Gelar Pahlawan meninjau 40 nama calon pahlawan, termasuk Presiden ke-2 RI Soeharto. (MDA*)
