Sungai Penuh, albrita.com—Sorotan publik kembali mengarah ke birokrasi Pemerintah Kota Sungai Penuh. Sejumlah tokoh masyarakat menilai Walikota Alfin Bakar perlu segera melakukan rotasi besar-besaran di seluruh jajaran pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Mereka menilai kinerja birokrasi melemah karena banyak pejabat tidak bekerja sesuai bidang keahlian dan pengalaman yang dimiliki.
Tokoh masyarakat Sungai Penuh, Antoni, menegaskan Walikota harus berani bertindak tegas untuk mempercepat laju pemerintahan.
Ia menilai banyak pejabat kini mengejar jabatan karena faktor politik, bukan karena kemampuan dan prestasi kerja.
“Sebagian besar pejabat saat ini menduduki posisi strategis tanpa dasar keahlian yang relevan. Faktor politik lebih dominan daripada kompetensi. Akibatnya, kebijakan dan pelaksanaan program tidak berjalan maksimal,” kata Antoni, Minggu (26/10).
Antoni mendesak Alfin Bakar menata ulang struktur pejabat dengan menempatkan ASN yang memiliki wawasan konkret, kemampuan manajerial, dan dedikasi tinggi. Ia menilai penyegaran birokrasi menjadi langkah penting untuk mengembalikan efektivitas pemerintahan.
“Walikota harus memilih pejabat yang kompeten dan berintegritas, bukan yang hanya mengandalkan kedekatan politik,” tegasnya.
Pejabat Banyak Tak Sesuai Bidang
Penelusuran publik menunjukkan banyak jabatan strategis di Pemkot Sungai Penuh dipegang ASN yang tidak memiliki latar belakang keilmuan sesuai bidang kerja. Kondisi ini memperlambat pelaksanaan program dan melemahkan efektivitas kebijakan daerah.
Dinas Perhubungan kini dipimpin ASN berlatar belakang guru, sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dijalankan ASN dari bidang pertanian.
Dinas Koperasi dan UMKM dikelola pejabat yang tidak memahami dunia usaha, sedangkan Dinas PMD dan Dinas Pariwisata juga dikuasai ASN dari bidang pendidikan.
Situasi serupa terjadi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang tidak dipimpin tenaga teknis, dan Dinas Kesehatan yang dikelola pejabat tanpa latar belakang medis.
Dinas Pendidikan juga masih dipegang guru yang minim pengalaman manajerial.
Bappeda kini dikepalai ASN berlatar belakang hukum, dan Dinas Pertanian dijalankan penyuluh lapangan yang dinilai kurang kompeten. Publik juga menyoroti Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, dan Damkar, yang membutuhkan pembenahan struktural agar kinerjanya meningkat.
“Kalau pejabat tidak memahami teknis bidangnya, program pembangunan pasti macet. Semua hanya berhenti di meja rapat tanpa hasil nyata di lapangan,” tegas Antoni.
Dorongan Reformasi Birokrasi Menguat
Gelombang desakan reformasi birokrasi terus menggema di Kota Sungai Penuh. Masyarakat menuntut Alfin Bakar menata ulang pejabat Pemkot secara objektif berdasarkan kompetensi, integritas, dan kinerja, bukan karena kepentingan politik.
Antoni menilai Wali Kota perlu menerapkan sistem merit yang menempatkan ASN sesuai keilmuan dan kemampuan. Ia yakin langkah itu akan mempercepat program pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kalau pejabat bekerja sesuai keahliannya, Sungai Penuh pasti melaju. Tapi kalau jabatan terus dibagi karena politik, kita akan terus tertinggal,” ujarnya menutup pernyataan.
Desakan publik kini menguji kepemimpinan Walikota Alfin Bakar. Masyarakat menunggu langkah konkret sang wali kota dalam memperbaiki kinerja birokrasi dan mengembalikan kepercayaan terhadap Pemerintah Kota Sungai Penuh. (yp)
