Jakarta, albrita.com – Polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat setelah kasus keracunan massal menimpa sejumlah siswa, termasuk cucu dari mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengaku terkejut mendengar kabar tersebut. Ia menilai program MBG seharusnya diprioritaskan untuk anak-anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), bukan justru menyasar keluarga yang dianggap mampu.
“Saya kaget ketika dengar cucunya Prof. Mahfud ikut keracunan. Kan harusnya mereka bukan prioritas penerima manfaat program ini. Fokusnya seharusnya untuk anak-anak yang rentan gizi buruk,” kata Charles dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BGN Dadan Hindayana, serta sejumlah pejabat terkait di DPR RI, Jakarta, Rabu (1/10).
Menurut Charles, penyebaran dapur MBG saat ini masih terpusat di kota-kota besar. Padahal, tujuan utama program tersebut adalah untuk mengentaskan gizi buruk di daerah 3T.
“Kalau hanya terpusat di kota, niat mulia ini sulit tercapai. Sebaran dapur harus lebih banyak di wilayah rawan gizi buruk,” tegasnya.
Ia mendesak pemerintah agar ke depan lebih serius memperluas cakupan program ke daerah yang paling membutuhkan. “Fokus di sana, bukan di kota besar yang masyarakatnya relatif mampu. Saya harap prioritasnya berubah sesuai tujuan awal,” ujarnya.
Di sisi lain, Mahfud MD sendiri telah membenarkan kabar bahwa dua cucunya menjadi korban keracunan MBG. Dalam sebuah video di kanal YouTube miliknya, Mahfud menyampaikan bahwa cucunya yang bersekolah di Yogyakarta ikut mengalami gejala muntah-muntah setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.
“Cucu saya juga keracunan, MBG di Jogja. Dalam satu kelas ada delapan siswa yang muntah-muntah. Satu anak dibolehkan pulang, satu lagi sampai harus dirawat di rumah sakit,” kata Mahfud.
Ia berharap kondisi cucunya segera pulih dan meminta agar pemerintah lebih berhati-hati dalam menjalankan program makan bergizi ini.
Kasus keracunan massal yang terus berulang kini menjadi perhatian serius DPR. Selain meminta perbaikan distribusi dan pengawasan, legislator juga mendesak agar program MBG tidak salah sasaran sehingga benar-benar menyentuh anak-anak yang membutuhkan. (YS*)
