Jakarta, albrita.com – Pemerintah menyalurkan dana Rp 200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mempercepat penyaluran kredit. Namun, realisasinya belum maksimal karena tingkat serapan masih rendah.
Bank Mandiri baru menyalurkan 74 persen dari Rp 55 triliun, BRI 62 persen, BNI 50 persen, BTN 19 persen, dan BSI 55 persen.
Sejumlah ekonom menilai, pemerintah sebaiknya menyalurkan dana tersebut ke Bank Pembangunan Daerah (BPD). Mereka menilai BPD lebih memahami karakter dan kebutuhan ekonomi lokal, terutama sektor UMKM dan koperasi.
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mengatakan penempatan dana di BPD dapat memperkuat rantai pasok daerah karena pembiayaannya langsung menyentuh pelaku ekonomi lokal.
“Efek ke ekonomi daerah akan lebih terasa karena kreditnya menempel pada ekosistem lokal,” ujar Josua, Minggu (12/10).
Josua menjelaskan, BPD memiliki keunggulan dari sisi data, jaringan, dan hubungan erat dengan pemerintah daerah. Namun, ia menekankan perlunya target sektor dan skema risiko agar kebijakan tersebut efektif.
Ia juga menilai kebijakan penempatan dana ke BPD bisa menangkap momentum turunnya suku bunga dan memperluas inklusi pembiayaan hijau.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Bank DKI dan Bank Jatim berpotensi menampung dana sisa dari Himbara. Josua menilai kedua bank itu punya basis ekonomi kuat dan permintaan kredit tinggi.
Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai pemindahan dana ke BPD hanya solusi jangka pendek. Ia menyarankan pemerintah memperbaiki perencanaan dan penyaluran anggaran agar serapan meningkat secara alami.
“Yang lebih penting adalah memperbaiki desain penyaluran anggaran, bukan hanya memindahkan dana antarbank,” kata Yusuf.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menambahkan efektivitas kebijakan ini bergantung pada iklim usaha dan daya beli masyarakat.
“Tambahan likuiditas tanpa permintaan kredit justru bisa jadi beban baru bagi bank,” ujarnya. (WF*)
