Jawa Barat, albrita.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendukung pembentukan Satgas Penataan Pembangunan Pesantren setelah Ponpes Al-Khoziny di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, ambruk.
Dedi meminta pemerintah pusat meninjau dan memperbaiki bangunan pesantren. Ia menegaskan pemerintah daerah siap mendukung regulasi dan memastikan pesantren membangun bangunan kokoh.
“Kan itu kewenangan Pemerintah Pusat melalui Pak Muhaimin Iskandar yang dipercaya oleh Bapak Presiden untuk melakukan evaluasi,” kata Dedi di Bale Pakuan, Jumat (10/10).
Dedi menambahkan, pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat akan memberikan dukungan penuh secara gratis agar pondok pesantren mematuhi standar bangunan.
Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) membentuk Satgas untuk memeriksa pondok pesantren yang rawan. Satgas ini memulai audit dari pondok yang paling berisiko.
Cak Imin membuka hotline aduan bagi pengurus pondok pesantren yang ingin mengurus izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau memperbaiki bangunan.
“Hotline ini membantu kami memeriksa, menanggulangi masalah, dan memerintahkan pesantren memperbaiki izin mendirikan bangunan,” kata Cak Imin.
Satgas bergerak cepat memeriksa pondok pesantren. Pemerintah menargetkan audit dan perbaikan bangunan selesai secepat mungkin agar pondok aman dan memenuhi standar regulasi. (MDA*)
