Jakarta, albrita.com— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk memperkuat efisiensi penggunaan anggaran menyusul adanya pengurangan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa situasi ini bukan kali pertama terjadi dan bisa dihadapi dengan manajemen yang cermat.
“Pada masa pandemi COVID-19, kita pernah bekerja dengan keterbatasan luar biasa. ASN hanya 25 persen yang bekerja dari kantor, anggaran banyak dipangkas, tapi roda pemerintahan tetap berjalan efektif,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Jakarta Barat, Kamis (9/10/2025).
Menurutnya, pemangkasan TKD bukan alasan bagi kepala daerah untuk panik. Ia meminta setiap pemda melakukan simulasi efisiensi lebih dulu sebelum melayangkan keluhan ke pemerintah pusat.
“Jangan langsung reaktif melihat dana turun. Coba hitung lagi pos-pos pengeluaran seperti rapat, perjalanan dinas, konsumsi, dan biaya operasional lain yang bisa dikurangi tanpa mengganggu pelayanan publik,” jelasnya.
Tito mencontohkan, pada masa pandemi lalu, banyak kementerian mengalami pemotongan anggaran hingga separuhnya, namun tetap bisa menjalankan prioritas nasional, seperti pemulihan ekonomi dan penanganan kesehatan masyarakat.
“Kita pernah menghadapi situasi yang jauh lebih sulit. Jadi, jangan pesimis,” ujarnya.
Mendagri juga mengingatkan agar penghematan tidak menyentuh belanja publik yang bersifat wajib, seperti pendidikan dan kesehatan. Pos anggaran seperti dana BOS, DAK nonfisik, dan biaya operasional fasilitas kesehatan disebut harus tetap aman.
“Lakukan efisiensi yang tepat sasaran. Kalau setelah dihitung ternyata masih berat, baru sampaikan ke kami untuk didiskusikan,” tambahnya.
Tito menyoroti bahwa sejumlah daerah masih mengalokasikan anggaran secara berlebihan untuk kegiatan birokrasi.
“Kadang-kadang dana untuk rapat, perjalanan dinas, atau konsumsi terlalu besar. Ini perlu ditekan agar anggaran bisa lebih bermanfaat,” katanya.
Selain efisiensi, Mendagri juga mendorong daerah agar kreatif dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) tanpa menambah beban bagi masyarakat kecil.
“Pemda harus inovatif mencari sumber pendapatan baru, tapi jangan sampai membebani rakyat. Misalnya, optimalisasi pajak restoran, hotel, parkir, dan tempat hiburan,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan masih banyak kebocoran dalam penyaluran pajak daerah di berbagai wilayah.
“Pajak yang seharusnya masuk ke kas daerah kadang bocor di lapangan. Ini perlu dibenahi dengan sistem yang lebih transparan,” tegas Tito.
Sementara itu, di sisi lain, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) telah menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyampaikan keberatan atas kebijakan pemangkasan TKD. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 18 gubernur secara langsung, 15 diwakili, dan 5 daerah tidak hadir.
Usai pertemuan, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengatakan para kepala daerah berharap pemerintah pusat meninjau ulang keputusan tersebut.
“Dana transfer dari pusat saat ini sudah sangat terbatas, hanya cukup untuk belanja rutin. Kalau dikurangi lagi, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan akan terhambat. Karena itu kami minta agar tidak ada pemotongan,” kata Sherly. (YS)
