Sungai Penuh, albrita.com — Ucapan kasar anggota DPRD Kota Sungai Penuh dari Fraksi Partai Golkar, Fahrudin, terhadap para pekerja bangunan Pasar Beringin memicu gelombang kecaman publik.
Dalam rekaman video yang beredar luas di media sosial, Fahrudin mengeluarkan kata-kata kasar dengan menyebut nama hewan “anjg” dan “monyt” saat menegor para pekerja.
Warga menilai Fahrudin telah mencoreng citra wakil rakyat dan mempermalukan lembaga DPRD sebagai simbol kehormatan rakyat.
Mereka menyerbu media sosial dengan tagar #PecatFahrudin sebagai bentuk kekecewaan atas sikap arogan dan tak beretika tersebut.
Masyarakat menegaskan, anggota dewan seharusnya memberi teladan lewat tutur kata yang santun, bukan malah menghina rakyat.
DPD Partai Golkar Kota Sungai Penuh bergerak cepat dan memanggil Fahrudin untuk menjalani sidang kehormatan. Dalam forum itu, Fahrudin meminta maaf kepada masyarakat secara terbuka.
Namun, karena ia tidak menyampaikan permintaan maaf langsung kepada para pekerja yang ia hina, banyak pihak menilai langkah itu hanya formalitas dan tidak mencerminkan penyesalan yang tulus.
Ketua DPD Partai Golkar Kota Sungai Penuh, Fikar Azami, menyatakan bahwa partai telah menjatuhkan sanksi tegas kepada Fahrudin. Golkar mencopotnya dari jabatan Ketua Komisi II DPRD dan mengeluarkan Surat Peringatan Kedua (SP2).
Meski demikian, banyak kalangan menilai hukuman itu belum cukup keras. Mereka menilai sanksi administratif tidak sepadan dengan dampak moral dan citra buruk yang ditimbulkan oleh perilaku Fahrudin.
Warga bahkan membandingkan langkah Golkar dengan tindakan cepat PDI Perjuangan di Gorontalo. PDIP langsung memecat kadernya yang melontarkan ucapan tak pantas di media sosial, demi menjaga kehormatan partai dan marwah lembaga legislatif.
Publik menilai, PDIP telah menunjukkan keberanian moral, sementara Golkar masih setengah hati menegakkan disiplin kader.
Masyarakat kini menunggu apakah Golkar berani mengambil keputusan bersejarah dengan memecat Fahrudin dari keanggotaan DPRD atau justru membiarkan kasus ini berlalu tanpa konsekuensi berarti.
Golkar harus menunjukkan sikap tegas jika ingin menjaga kepercayaan publik. Ketegasan partai akan menjadi bukti komitmen terhadap etika, integritas, dan tanggung jawab moral kepada rakyat.
Sebaliknya, jika partai membiarkan kasus ini menggantung tanpa penyelesaian, citra Golkar dan DPRD Kota Sungai Penuh akan semakin terpuruk di mata masyarakat. (al*)
