Jakarta, albrita.com – Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat kerja di Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025). Agenda rapat tersebut membahas usulan alokasi anggaran Kemendagri untuk tahun 2026. Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pihaknya mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp 7,8 triliun.
Tito menjelaskan, angka tersebut merupakan hasil penetapan pagu anggaran yang disepakati melalui surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas pada 24 Juli 2025. Menurutnya, jumlah itu naik signifikan dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya. Pada 2025, pagu anggaran Kemendagri berada di kisaran Rp 4,79 triliun. Dengan demikian, terdapat kenaikan sekitar Rp 3,01 triliun.
Dalam pemaparannya, Tito merinci bahwa total pagu anggaran yang diajukan untuk 2026 naik Rp 4,55 triliun dibandingkan pagu indikatif 2026 yang sebelumnya sebesar Rp 3,24 triliun. Kenaikan ini dianggap penting untuk menunjang berbagai program strategis Kemendagri di tahun mendatang. “Total pagu anggaran tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini akan kami arahkan pada belanja prioritas yang memang mendukung jalannya pemerintahan daerah, pembinaan, serta kebutuhan operasional yang sifatnya wajib,” kata Tito di hadapan anggota Komisi II DPR RI.
Mendagri menekankan bahwa fokus utama penggunaan anggaran akan diarahkan pada tiga hal. Pertama, belanja pegawai serta operasional kantor untuk memastikan jalannya pelayanan administrasi negara tetap optimal. Kedua, pembinaan serta pengawasan terhadap pemerintah daerah yang merupakan bagian dari tugas pokok Kemendagri. Ketiga, mendukung prioritas pembangunan nasional dan program prioritas Presiden yang akan dijalankan pada tahun anggaran 2026.
Dari total usulan Rp 7,8 triliun tersebut, sekitar Rp 1,8 triliun akan dialokasikan untuk belanja operasional. Sementara sisanya, yakni Rp 5,9 triliun, akan dipakai untuk belanja non-operasional. Anggaran non-operasional ini mencakup berbagai program yang menyasar penguatan kapasitas pemerintahan daerah, pembinaan aparatur sipil negara di daerah, hingga pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
Tito juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI yang terus memberikan dukungan terhadap kinerja Kemendagri. “Atas kenaikan pagu tersebut, atas nama Kemendagri saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi II DPR RI. Dukungan ini menjadi modal penting bagi kami untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan dalam negeri,” ujarnya.
Di sisi lain, sejumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat menekankan agar kenaikan anggaran tersebut benar-benar dipakai secara efektif. Mereka meminta Kemendagri memperhatikan aspek efisiensi belanja negara sekaligus memastikan bahwa alokasi tersebut memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam pelayanan publik di daerah. Beberapa anggota juga mengingatkan agar anggaran tidak habis untuk belanja rutin, tetapi diarahkan pada kegiatan yang bisa memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan demokrasi lokal.
Kenaikan anggaran Kemendagri ini selaras dengan tren sejumlah kementerian dan lembaga lain yang juga mengajukan peningkatan anggaran pada tahun 2026. Misalnya, Kementerian Keuangan yang telah disetujui DPR dengan pagu sebesar Rp 52 triliun. Pemerintah beralasan, kenaikan tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendukung program prioritas pembangunan nasional.
Dalam konteks Kemendagri, anggaran tambahan dianggap penting karena kementerian ini memiliki peran sentral dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat hingga daerah berjalan seimbang. Tito menegaskan, jika pengawasan terhadap pemerintah daerah berjalan dengan baik, maka pelayanan publik juga akan meningkat. Dengan demikian, anggaran yang besar bukan semata-mata untuk belanja pegawai, melainkan juga untuk mendorong terciptanya pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Rapat dengan Komisi II DPR RI ini masih akan berlanjut dengan pembahasan lebih teknis terkait rincian program dan kegiatan yang diusulkan dalam anggaran 2026. DPR dijadwalkan melakukan evaluasi terhadap program yang akan dijalankan Kemendagri, termasuk pembagian porsi belanja wajib dan belanja prioritas.
Pemerintah berharap, dengan adanya kenaikan pagu anggaran, Kemendagri dapat lebih optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai koordinator pemerintahan dalam negeri. Tito menutup paparannya dengan menekankan bahwa semua program yang diajukan tidak lepas dari tujuan utama pemerintahan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, dan demokratis. (MSD*)
