Denpasar, albrita.com – Kementerian Perhutanan dan Komisi IV DPR RI menyepakati kemudahan bagi masyarakat mendirikan penangkaran satwa endemik dan hampir punah. Langkah ini bertujuan menjaga populasi satwa di Indonesia.
Kementerian dan anggota DPR mengumumkan kesepakatan itu saat repatriasi 40 ekor burung Perkici Dada Merah dari Inggris ke Bali. Acara berlangsung di Kantor BKSDA Bali, Jalan Suwung Batan Kendal, Kota Denpasar, Senin (27/10).
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan masyarakat di daerah kesulitan mendapatkan izin karena regulasi ketat. “Kami akan merelaksasi izin penangkaran. Dengan izin lebih luas, masyarakat dapat meningkatkan populasi satwa, menurunkan harga, dan mengurangi minat berburu,” ujarnya.
Selain itu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2024 mengatur pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk penangkaran, pemeliharaan, perdagangan, dan peragaan. Raja Juli menambahkan pemerintah segera meninjau regulasi yang perlu direvisi.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendorong pemerintah menanam microchip pada satwa endemik untuk mengontrol populasi. “Banyak pihak sudah menggunakan microchip. Dengan cara ini, kita dapat melacak keberadaan burung-burung tersebut,” ujarnya.
Burung Perkici Dada Merah termasuk satwa dilindungi dan biasanya hidup di Gunung Batukaru, Tabanan, Bali. Saat ini, masyarakat jarang melihat burung ini di alam.
Petugas sebelumnya menempatkan 40 burung di suaka margasatwa Paradise Park, Inggris. Kini, mereka menyerahkan burung itu ke PT Taman Burung Citra Bali dan PT Taman Safari Indonesia III di Gianyar. Lembaga konservasi melakukan rehabilitasi, adaptasi, dan program breeding. Burung-burung itu telah menetaskan sekitar 12 telur dan akan dilepasliarkan secara bertahap ke habitat asli mereka.
