Jakarta, albrita.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menerima perwakilan massa buruh yang menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senin (22/9/2025). Pertemuan berlangsung di Auditorium Abdul Muis, Gedung Nusantara, Jakarta.
Perwakilan buruh yang hadir antara lain Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dan Sekjen KSPI Ramidi. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5 persen, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
“Kami meminta pemerintah menetapkan kenaikan UMP 8,5 sampai 10,5 persen untuk 2026 agar pekerja bisa terpenuhi kebutuhan hidupnya,” kata Ramidi.
Selain tuntutan kenaikan UMP, buruh juga menegaskan pentingnya menegakkan supremasi sipil. Andi Gani menekankan nilai ini sebagai bagian dari komitmen terhadap keutuhan NKRI.
“Pada 8 Oktober 2025, serikat buruh akan menggelar apel besar kebangsaan di Bekasi, Jawa Barat. Apel ini akan dihadiri 100 ribu buruh untuk menegaskan NKRI harga mati dan supremasi sipil tetap prioritas,” ujarnya.
Puan Maharani menanggapi aspirasi buruh dengan mendengarkan secara seksama, menegaskan DPR terbuka untuk menerima masukan masyarakat terkait kebijakan ketenagakerjaan dan upah.
Unjuk rasa buruh kali ini berlangsung aman dengan pengawasan ketat aparat gabungan Polri dan TNI. Massa menggelar aksinya dengan tertib, sambil membawa spanduk berisi tuntutan kenaikan UMP dan penegakan hak-hak pekerja.
Dengan adanya dialog langsung ini, Puan berharap DPR dapat menyalurkan aspirasi buruh secara efektif ke pemerintah, sekaligus memastikan kebijakan upah 2026 berpihak pada kesejahteraan pekerja. (YS*)
