Jakarta, albrita.com –Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyuarakan keprihatinan mendalam atas maraknya penyalahgunaan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Dana yang setiap tahun mencapai ratusan triliun rupiah seharusnya menjadi motor pembangunan, namun di banyak daerah justru dijadikan ajang korupsi dan bancakan anggaran.
Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025), Tito menegaskan dana publik wajib diarahkan sepenuhnya untuk pelayanan masyarakat. Sayangnya, praktik di lapangan kerap melibatkan kepala daerah, pejabat birokrasi, hingga legislatif dengan berbagai modus, mulai dari permainan proyek hingga kolusi untuk membagi keuntungan.
Menurut Tito, penyalahgunaan dana TKD berdampak serius pada kualitas pembangunan. Infrastruktur yang baru dibangun cepat rusak, sekolah hasil renovasi tidak layak, dan puskesmas terbengkalai. Program penting di sektor pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi pun sering mandek karena anggaran bocor sejak tahap perencanaan.
Untuk mencegah kerugian lebih lanjut, Tito menegaskan pemerintah pusat memperkuat pengawasan bersama KPK, BPK, dan BPKP. Ia mengingatkan, setiap kepala daerah atau pejabat yang terbukti menyelewengkan anggaran akan diproses hukum tanpa kompromi. “Integritas adalah harga mati dalam mengelola keuangan publik,” tegasnya.
Selain pengawasan, Tito juga mendorong transparansi melalui sistem keuangan digital yang terhubung real-time dengan pusat agar aliran dana mudah dilacak. Ia mengajak masyarakat, media, dan LSM ikut serta mengawasi agar anggaran benar-benar tepat sasaran.
Menutup pernyataannya, Tito mengingatkan bahwa target pembangunan nasional akan terhambat jika anggaran daerah terus bocor. “Dana transfer adalah amanah. Jangan lagi ada bancakan anggaran, rakyat butuh pembangunan nyata,” pungkasnya. (adm*)
