Jakarta, albrita.com – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkap efek masuknya dana pemerintah senilai Rp 200 triliun ke sistem perbankan sejak akhir pekan lalu. Pernyataan ini disampaikan Mahendra usai pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Mahendra menjelaskan, efek pertama dari masuknya dana tersebut adalah likuiditas perbankan yang kini melimpah. Hal ini terlihat dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) yang kembali normal, berada di atas 20 persen. “Dengan adanya dana Rp 200 triliun, likuiditas kini berada di atas 20 persen, dan 20 persen adalah batas baik untuk mengukur kesehatan likuiditas bank,” ujarnya.
Efek kedua, ruang bagi perbankan untuk menyalurkan kredit ke masyarakat meningkat. Rasio pinjaman terhadap simpanan atau loan to deposit ratio turun ke bawah level 90 persen, sehingga bank memiliki kapasitas lebih besar untuk memberikan pinjaman kepada debitur, termasuk proyek-proyek prioritas pemerintah.
Mahendra menegaskan, OJK menyerahkan sepenuhnya kepada perbankan untuk menyalurkan kredit. Namun, ia menyarankan agar sektor-sektor prioritas pemerintah digariskan secara jelas agar bank dapat menyalurkan pembiayaan secara lebih cepat dan tepat sasaran. “Kami minta arahan kepada Menteri Keuangan mengenai sektor prioritas supaya bank bisa segera menyalurkan kredit ke proyek-proyek produktif,” kata Mahendra.
Dengan langkah ini, Mahendra optimistis dana besar pemerintah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kredit produktif, serta memperkuat stabilitas sistem perbankan Indonesia. (MDA*)
