Sumedang, albrita.com — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) memegang peran penting dalam keberhasilan pembangunan, baik di pusat maupun di daerah. Selain itu, ia menyebut Sekda sebagai jantung pemerintahan yang menggerakkan birokrasi.
Tito menyampaikan hal itu usai membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga dengan Pemda Tahun 2025 di IPDN Jatinangor, Sumedang, Senin (27/10/2025). Rakor tersebut diikuti oleh Sekda dan Kepala Bappeda dari seluruh Indonesia. Selain sebagai forum koordinasi, kegiatan ini juga menjadi kesempatan untuk evaluasi dan sinkronisasi kebijakan pembangunan.
Menurut Tito, Rakor membantu Sekda memperkuat tata kelola anggaran sekaligus mendorong efisiensi belanja daerah. Misalnya, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, berhasil menekan belanja birokrasi sehingga alokasi program prioritas masyarakat meningkat. Selain itu, beberapa daerah berhasil meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat. Sebagai contoh, Banyuwangi menambah PAD melalui sistem transparan sehingga tidak memberatkan rakyat.
Lebih lanjut, Mendagri mendorong Pemda memanfaatkan program pemerintah pusat, termasuk pembangunan infrastruktur, sektor kesehatan, dan pendidikan. Namun, ia juga menekankan agar daerah memperhatikan rekam jejak kepala daerah dalam menyalurkan program. Selain itu, Pemda perlu proaktif dalam membuat perubahan yang meningkatkan kinerja.
Selain itu, Tito mendorong Pemda menghidupkan sektor riil melalui UMKM dan kemitraan dengan sektor swasta. Dengan begitu, ekosistem ekonomi daerah menjadi lebih sehat. Selain itu, ia menekankan kemudahan perizinan untuk mendukung investasi dan mobilitas ekonomi.
Tito menambahkan, Kemendagri akan mengawasi efisiensi Pemda terkait dana Transfer ke Daerah (TKD) 2026 melalui SIPD. Selain itu, ia memastikan hasil monitoring disiarkan secara live streaming agar masyarakat dapat ikut mengawasi dan mendorong kompetisi sehat antardaerah. Selain itu, tiga Wakil Mendagri akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi di tiga wilayah Indonesia.
Terakhir, Mendagri menekankan pentingnya sinergi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat. Dengan demikian, Pemda dapat fokus menangani persoalan dasar seperti kemiskinan sekaligus mendukung program prioritas Presiden. (YS*)
