Jakarta, albrita.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Gelombang II Tahun 2025 di Lemhannas RI, Rabu (5/11/2025).
Dalam sambutannya, Tito meminta para kepala daerah memperkuat kemampuan memimpin dan mengelola pemerintahan daerah. Ia menilai desentralisasi membuat kepala daerah memiliki tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kita perlu meningkatkan kemampuan para pemimpin daerah agar kebijakan mereka berdampak langsung pada masyarakat,” kata Tito di Lapangan Tengah Lemhannas RI.
Tito menegaskan bahwa kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan menuntut kepala daerah lebih tanggap dan adaptif terhadap tantangan lokal. Ia mencontohkan pentingnya kebijakan berbasis karakter wilayah, seperti pengelolaan daerah rawan bencana dan terpencil.
Ia juga mengingatkan bahwa banyak kepala daerah berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari birokrat, pengusaha, hingga seniman. Karena itu, mereka perlu memahami manajemen pemerintahan dan kepemimpinan publik secara profesional.
Para peserta KPPD akan mengikuti pelatihan tambahan di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura. Mereka akan mempelajari praktik pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif untuk diterapkan di daerah masing-masing.
Tito berharap pelatihan ini melahirkan inovasi baru dalam pelayanan publik di tingkat daerah. “Kepala daerah harus membawa ide segar dan solusi nyata saat kembali ke wilayahnya,” ujarnya.
Acara ini dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily, serta 25 kepala daerah peserta KPPD Gelombang II. (YS*)
