Albrita.com–Petani kita baru saja membuktikan sesuatu yang selama ini dianggap mustahil: produksi kedelai lokal bisa naik hampir dua kali lipat.
Dari lahan 50 hektare, hasil panen yang sebelumnya 1,2–1,4 ton per hektare, kini menembus 2,0–2,2 ton per hektare. Lonjakan 1,6 kali lipat ini bukan sekadar angka di atas kertas.
Ia adalah bukti bahwa petani mampu, asal diberi ruang dan sedikit dukungan.
Harga di tingkat petani pun lumayan, Rp9.500–Rp10.000 per kilogram. Tapi apakah pemerintah bersyukur lalu menindaklanjuti momentum ini? Nyatanya, masalah klasik tetap dibiarkan menjerat: air, benih, dan kebijakan yang setengah hati.
Di Klaten dan Sragen, petani masih mengandalkan hujan karena irigasi tak pernah benar-benar dibenahi. Di Kulon Progo, petani menjerit karena benih unggul dengan daya tumbuh di atas 85 persen tidak selalu tersedia.
Apakah swasembada bisa dicapai bila persoalan dasar seperti ini saja tak kunjung terselesaikan?
Kita perlu bicara jujur: selama 32 tahun terakhir, kebutuhan kedelai nasional sebesar 3,6 juta ton per tahun hampir sepenuhnya ditutup dengan impor.
Artinya, setiap kali rakyat makan tempe dan tahu, kita sedang menyantap hasil keringat petani asing. Ironis, bangsa agraris justru membiarkan dirinya tergantung pada kedelai impor.
Atris Suyantohadi, penggiat pertanian sekaligus dosen Fakultas Teknologi Pertanian UGM, dengan tegas mengingatkan: “Kedelai lokal harus terus didorong agar berdaya saing, baik dari produktivitas maupun kualitas.” Itu peringatan halus. Tapi mari kita terjemahkan lebih keras: selama pemerintah sibuk membuka kran impor, petani kita hanya dijadikan objek seremonial.
Petani sendiri sudah bersuara lantang. Seorang petani di Sragen mengeluh, “Kami sudah bisa menaikkan hasil panen. Tapi kalau irigasi dibiarkan rusak, kami mau berbuat apa?.
Pemerintah hanya datang memberi janji, kami yang menanggung resikonya.” Dari Kulon Progo, keluhan lain terdengar, “Kami butuh benih unggul. Kalau kualitasnya buruk, sia-sia semua kerja keras kami. Pemerintah sering bicara besar, tapi ketika kami butuh solusi, yang datang hanya brosur dan foto kegiatan.”
Apakah pemerintah mendengar suara ini? Atau hanya sibuk menyusun angka impor untuk menenangkan pasar dalam jangka pendek?
Kita harus berani mengatakan: impor bukan solusi, melainkan candu. Ia memberi kenyamanan instan, tetapi perlahan membunuh daya juang petani dan menggerus kedaulatan pangan kita.
Tiap tahun triliunan rupiah devisa mengalir keluar negeri hanya demi membeli kedelai asing, sementara petani kita ditinggalkan bergelut dengan irigasi kering dan benih seadanya.
Kedaulatan pangan tidak bisa dibangun dengan ceramah dan jargon politik.
Ia harus diwujudkan dengan keberpihakan nyata: irigasi yang berfungsi, benih unggul yang terjangkau, harga yang stabil, dan jaminan pasar yang pasti. Tanpa itu, peningkatan produksi yang sekarang terjadi hanya akan jadi cerita singkat yang cepat dilupakan.
Fakta bahwa produktivitas bisa naik 1,6 kali lipat adalah sinyal penting. Bila pemerintah benar-benar serius, kenaikan ini bisa diperluas ke ratusan ribu hektare lahan lain. Bayangkan bila petani di seluruh negeri mendapat dukungan penuh, bukan sekadar janji. Indonesia tak lagi perlu menjadi budak impor kedelai.
Redaksi menegaskan: sudah cukup tiga dekade kita terjebak dalam ketergantungan. Jangan biarkan 32 tahun berikutnya bangsa ini masih menyantap tempe impor. Pemerintah harus berhenti jadi penonton. Petani sudah berbuat, sekarang giliran negara membuktikan keberpihakannya. (**)
