New York, albrita.com – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencabut sanksi terhadap Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa. Keputusan itu membuka jalan bagi pertemuan resmi antara al-Sharaa dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih pada Senin mendatang.
Amerika Serikat mengusulkan resolusi tersebut dan mendorong Dewan Keamanan untuk menyetujuinya pada Kamis (6/11). Dari 15 anggota, 14 negara menyetujui, sementara China memilih abstain.
Selama beberapa bulan terakhir, Washington aktif melobi negara anggota PBB agar melonggarkan sanksi terhadap Suriah. Pemerintah AS menilai pemerintahan baru di Damaskus lebih terbuka terhadap kerja sama internasional dan upaya perdamaian regional.
Presiden Donald Trump juga menegaskan perubahan besar dalam kebijakan luar negeri Amerika terhadap Suriah. Ia menilai langkah pencabutan sanksi dapat mempercepat proses rekonsiliasi politik di kawasan Timur Tengah.
“Dewan Keamanan kini mengirimkan sinyal kuat bahwa Suriah benar-benar memasuki era baru,” kata Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, seusai pemungutan suara.
Ahmed al-Sharaa, yang sebelumnya dikenal sebagai Abu Mohammed al-Jolani, kini memimpin pemerintahan baru Suriah. Ia bersekutu dengan Hayat Tahrir al-Sham (HTS), kelompok yang berperan penting menggulingkan rezim Bashar al-Assad pada akhir 2024.
Selain itu, Dewan Keamanan juga menghapus sanksi terhadap Anas Khattab, Menteri Dalam Negeri Suriah. Khattab dikenal memiliki jaringan lama dengan faksi Jabhat al-Nusra, yang dulu berafiliasi dengan al-Qaeda.
Dengan keputusan ini, Suriah mulai memulihkan hubungan diplomatik dengan berbagai negara. Pemerintah baru menargetkan peningkatan kerja sama ekonomi, serta fokus memperkuat stabilitas dan rekonstruksi nasional. (MDA*)
