Jakarta, albrita.com – Australia dan Papua Nugini resmi menandatangani pakta pertahanan pekan ini. Kesepakatan itu menegaskan komitmen kedua negara untuk saling membantu jika terjadi serangan bersenjata. Salah satu tujuan utama pakta ini adalah membendung pengaruh China di kawasan Pasifik.
Namun, China memberikan peringatan kepada Papua Nugini agar tidak merusak kedaulatan atau kepentingannya melalui pakta tersebut. Juru bicara Kedutaan Besar China di Port Moresby menegaskan bahwa Papua Nugini tetap memiliki hak untuk menjalin kerja sama dengan negara lain, namun perjanjian ini tidak boleh bersifat eksklusif atau membatasi pihak ketiga.
“Negara juga harus menahan diri dari menargetkan pihak ketiga atau merusak hak dan kepentingannya, serta menjunjung tinggi kemerdekaan dan kemandirian,” kata pernyataan resmi Kedutaan China, dikutip Jumat (19/9).
China telah aktif membiayai berbagai proyek di Pasifik dalam satu dekade terakhir, mulai dari rumah sakit, stadion, hingga infrastruktur publik, untuk memperkuat pengaruhnya.
Dalam pakta pertahanan yang ditandatangani, Australia dan Papua Nugini menyepakati bahwa setiap kerja sama dengan pihak ketiga tidak boleh menghambat implementasi perjanjian bilateral mereka.
Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, menyatakan akan mengutus Menteri Pertahanan, Billy Joseph, ke China untuk membahas perjanjian ini lebih lanjut.
Bagi Australia, Papua Nugini adalah negara bekas jajahannya yang terbesar dan terpadat di Melanesia. Sementara pengaruh China di Pasifik semakin terlihat, terutama dari langkah negara-negara seperti Solomon Islands, Kiribati, dan Nauru yang memutus hubungan diplomatik dengan Taiwan demi Beijing. (YS*)
