Jakarta, albrita.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperingatkan anggaran makan bergizi gratis (MBG) 2025 yang tidak terserap optimal berpotensi dialihkan ke program lain. Program MBG sendiri merupakan prioritas pemerintah dengan total anggaran Rp71 triliun.
Purbaya menegaskan, keputusan ini telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan prinsip efisiensi anggaran, bahwa tidak ada dana yang boleh “menganggur” sampai akhir tahun.
“Kalau di akhir Oktober kita lihat penyerapan MBG hanya sekian, anggaran itu akan kita alihkan ke program lain untuk mengurangi defisit atau utang,” ujar Purbaya dalam Media Briefing di Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Ia menambahkan, jika penyerapan anggaran MBG berjalan lancar, ia tak ragu menambah dana program tersebut. Namun, bila serapan tetap lambat, langkah pengalihan anggaran dianggap perlu untuk memastikan efektivitas penggunaan dana negara.
Purbaya juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) rutin melaporkan serapan anggaran MBG ke publik setiap minggu. Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan lambatnya serapan anggaran karena jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih terbatas pada tahap awal.
“Setiap SPPG bisa menyerap sekitar Rp1 miliar per bulan. Saat ini sudah ada 8.344 SPPG, setara Rp8,3 triliun. Kami targetkan Oktober ada 10 ribu SPPG dan November bisa mencapai 20 ribu, sehingga penyerapan anggaran akan lebih optimal,” jelas Dadan.
Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan dapur MBG dan penambahan SPPG agar program makan bergizi gratis dapat segera menjangkau lebih banyak masyarakat, sekaligus memastikan anggaran negara digunakan tepat sasaran.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga menyiapkan skema insentif bagi daerah atau lembaga yang mampu menyerap anggaran MBG lebih cepat. Skema ini bertujuan mendorong koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta memastikan distribusi makanan bergizi tepat waktu bagi penerima manfaat.
Purbaya menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran MBG. Setiap laporan penyerapan anggaran akan dipublikasikan agar masyarakat dapat memantau kinerja program. Menurutnya, ini sekaligus menjadi evaluasi bagi pihak terkait agar program berjalan lebih efektif di tahun-tahun berikutnya.
Program MBG dianggap krusial karena memberikan dukungan gizi bagi anak-anak sekolah, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Dengan percepatan penyerapan anggaran dan peningkatan kapasitas SPPG, pemerintah berharap program ini dapat berdampak signifikan pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian target kesehatan nasional.
Langkah ini juga menjadi sinyal bagi kementerian dan lembaga terkait untuk meningkatkan kinerja dalam menyalurkan program prioritas pemerintah, sekaligus mendukung pengelolaan fiskal yang lebih efisien dan transparan. (MDA*)
