Jakarta, albrita.com – Kembali dihebohkan oleh kabar mengenai pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Isu tersebut muncul setelah beredar informasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan Surat Presiden atau Surpres ke DPR RI terkait nama calon Kapolri baru.
Kabar itu mencuat sejak Jumat (12/9/2025). Beberapa media dan kanal informasi politik bahkan mulai memberitakan adanya kemungkinan pergantian pucuk pimpinan Polri dalam waktu dekat. Spekulasi berkembang cepat, terlebih karena posisi Kapolri memang strategis dalam menjaga keamanan, stabilitas, dan penegakan hukum di Indonesia.
Namun, klarifikasi berbeda disampaikan oleh pimpinan DPR RI. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa hingga Sabtu (13/9/2025), pihaknya sama sekali belum menerima Surpres dari Presiden. Ia membantah informasi yang menyebutkan dokumen tersebut sudah masuk ke parlemen.
“Pimpinan DPR sampai hari ini belum terima Surpres mengenai pergantian Kapolri,” kata Dasco kepada wartawan. Pernyataan ini diharapkan dapat menepis isu liar yang beredar di tengah masyarakat.
Meski begitu, kabar tentang pergantian Kapolri terus menarik perhatian publik. Nama Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah cukup lama menghiasi ruang publik, terutama karena kebijakannya dalam menangani kasus besar, termasuk penegakan hukum di bidang korupsi dan pemberantasan kejahatan siber.
Banyak pihak menilai, jika benar ada rencana pergantian, keputusan tersebut tentu akan memiliki dampak besar. Tidak hanya pada internal Polri, tetapi juga pada hubungan antara Polri, pemerintah, dan lembaga negara lainnya.
Spekulasi soal siapa calon Kapolri pengganti juga mulai bermunculan. Sejumlah nama perwira tinggi Polri dikaitkan dengan isu ini, meski belum ada satu pun konfirmasi resmi. Dalam tradisi sebelumnya, calon Kapolri biasanya berasal dari jajaran perwira tinggi bintang tiga yang memiliki rekam jejak panjang di kepolisian.
Di sisi lain, langkah Presiden Prabowo juga mendapat perhatian karena akan menjadi ujian penting dalam awal masa pemerintahannya. Pergantian Kapolri tidak sekadar pergantian jabatan, tetapi juga simbol arah kebijakan keamanan nasional.
Beberapa pengamat politik berpendapat bahwa rumor semacam ini wajar terjadi menjelang agenda politik besar atau saat dinamika pemerintahan sedang intens. Kabar pergantian pejabat tinggi negara sering kali menjadi bahan spekulasi, baik di kalangan politisi maupun masyarakat luas.
Meskipun begitu, publik tetap menunggu pernyataan resmi dari pemerintah. Hingga saat ini, baik dari Istana maupun dari Kementerian Sekretariat Negara belum ada keterangan yang menegaskan ataupun membantah kabar pengiriman Surpres tersebut.
Dalam sistem ketatanegaraan, pergantian Kapolri memang harus melewati mekanisme tertentu. Presiden akan mengirimkan Surpres berisi nama calon Kapolri ke DPR. Selanjutnya, DPR akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan sebelum memberikan persetujuan. Proses ini merupakan bagian dari prinsip check and balance antara eksekutif dan legislatif.
Publik juga menyoroti peran DPR dalam menyikapi isu ini. Sebagai lembaga yang menerima Surpres, DPR harus bersikap transparan agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Pernyataan Dasco dianggap penting untuk menegaskan posisi DPR sekaligus meredam kabar yang belum jelas kebenarannya.
Di tengah ramainya isu ini, masyarakat sipil juga ikut memberikan komentar. Beberapa kelompok menilai pergantian Kapolri harus dilakukan dengan penuh pertimbangan, mengingat tantangan keamanan nasional saat ini cukup kompleks. Mulai dari ancaman terorisme, tindak kriminal lintas negara, hingga kejahatan digital yang terus berkembang.
Jenderal Listyo sendiri hingga kini belum memberikan pernyataan terkait isu pergantian dirinya. Dalam beberapa kesempatan terakhir, ia masih terlihat menjalankan tugas seperti biasa, termasuk menghadiri rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga negara.
Kondisi ini membuat publik semakin penasaran. Apakah benar Presiden sudah menyiapkan calon Kapolri baru, atau kabar ini hanya spekulasi politik yang berkembang tanpa dasar kuat. Yang jelas, dinamika politik dan pemerintahan selalu menarik perhatian, terutama jika menyangkut jabatan strategis seperti Kapolri.
Bagi Presiden Prabowo, isu ini tentu menjadi ujian penting. Ia harus menyeimbangkan kepentingan politik, kebutuhan keamanan negara, dan ekspektasi masyarakat. Setiap keputusan yang diambil akan berdampak pada stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik.
Sementara itu, bagi DPR, pernyataan Dasco menjadi bukti bahwa parlemen tetap berpegang pada fakta. Sampai ada dokumen resmi yang masuk, DPR tidak bisa mengambil langkah lebih jauh. Transparansi ini diharapkan dapat meredam rumor dan menjaga kredibilitas lembaga legislatif.
Ke depan, publik masih akan menunggu perkembangan terbaru. Jika benar ada Surpres, tentu nama calon Kapolri baru akan segera diketahui dan diuji di parlemen. Namun jika tidak, isu ini hanya akan menjadi bagian dari dinamika politik yang mewarnai awal pemerintahan Prabowo Subianto.
Dengan situasi yang terus berubah, masyarakat perlu tetap kritis sekaligus bijak dalam menyikapi kabar yang beredar. Isu pergantian Kapolri bukan hanya soal jabatan, melainkan juga soal kepercayaan publik terhadap proses politik dan pemerintahan di Indonesia. (DA*)
