Jakarta, albrita.com – Pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dihentikan meski belakangan mendapat sorotan usai kasus dugaan keracunan massal di Bandung Barat, Jawa Barat.
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamen Sesneg), Juri Ardiantoro, menegaskan pemerintah memilih untuk tetap melanjutkan program sembari memperketat pengawasan. “Ada aspirasi yang minta evaluasi total, bahkan pemberhentian sementara. Tapi arahan pemerintah jelas: program tetap berjalan, sambil kita lakukan perbaikan,” kata Juri di Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Menurutnya, pemerintah sedang melakukan evaluasi menyeluruh atas insiden yang terjadi. Setiap permasalahan akan ditangani secara cepat, dengan langkah korektif agar kejadian serupa tidak terulang. “Masalah yang muncul segera kita atasi, dievaluasi, dan dicari jalan keluarnya,” ujarnya.
Juri menambahkan, Presiden Prabowo Subianto sudah memberi arahan khusus agar pengawasan dan mitigasi risiko diperketat. Fokus utama adalah menjaga kualitas makanan yang disajikan serta menutup celah potensi terjadinya masalah baru.
“Presiden menekankan pentingnya mitigasi dan pengawasan ketat. Jadi bukan hanya memperbaiki kasus yang sudah terjadi, tapi juga mengantisipasi agar persoalan serupa tidak muncul lagi di kemudian hari,” tegas Juri.
Pemerintah berharap program MBG tetap bisa mencapai tujuan utamanya, yakni meningkatkan asupan gizi anak sekolah sekaligus mendukung kualitas pendidikan nasional, tanpa mengurangi standar keamanan pangan.
Di sisi lain, sejumlah kalangan masyarakat sipil mendesak agar sistem distribusi dan pengadaan bahan makanan dalam program MBG lebih transparan. Mereka menilai, keterlibatan pihak ketiga perlu diawasi ketat untuk memastikan kualitas tetap terjaga.
Para orang tua siswa juga berharap, evaluasi yang dilakukan pemerintah tidak sekadar formalitas. “Kami mendukung program ini, tapi tolong dijamin kualitas makanannya, jangan sampai anak-anak jadi korban,” ujar seorang wali murid SMP di Bogor.
Pengamat kebijakan publik menilai keputusan pemerintah melanjutkan MBG sambil memperketat pengawasan merupakan langkah kompromi. Hal itu dinilai penting agar tujuan jangka panjang program, yakni peningkatan gizi dan kualitas pendidikan, tidak terganggu.
Ke depan, pemerintah berencana melibatkan lebih banyak ahli gizi, laboratorium pangan, hingga pengawasan lintas kementerian agar kualitas MBG benar-benar terstandar nasional. Langkah ini diharapkan bisa memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap program unggulan Presiden Prabowo tersebut. (WF*)
