Yogyakarta, albrita.com – Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan bahwa Keraton Yogyakarta membuka peluang regenerasi dan kepemimpinan perempuan. Ia menyampaikan hal ini saat berbicara di Dialog Kebangsaan untuk Indonesia Damai, di Sasono Hinggil Dwi Abad, Minggu (26/10).
Sri Sultan menjelaskan, Yogyakarta menyediakan ruang demokrasi, meski banyak orang menilai kerajaan itu feodal. “Banyak orang bertanya kenapa demokrasi tinggi di Yogya. Saya jawab, DIY termasuk bagian Republik Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, ia menegaskan aturan Keraton tidak melarang perempuan berperan dalam regenerasi. “Aturan Keraton tidak membatasi perempuan. Saya mengikuti konstitusi Republik, yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan,” tegas Sri Sultan.
Ia menambahkan bahwa generasi muda Keraton memiliki kesempatan untuk belajar, berinovasi, dan mengambil peran penting dalam menjaga tradisi sekaligus menyesuaikan diri dengan zaman modern. Ia meminta para anggota Keraton aktif mengikuti program pendidikan, budaya, dan sosial untuk meningkatkan kualitas masyarakat Yogyakarta.
Lebih jauh, Sri Sultan mendorong perempuan di Keraton mengambil keputusan strategis dan memimpin berbagai bidang yang selama ini didominasi laki-laki. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan semangat republik dan demokrasi yang ia junjung tinggi.
Ketika awak media meminta tanggapan soal pemimpin perempuan di masa depan, Sri Sultan menyerahkan keputusan itu kepada masyarakat. “Masyarakat bebas menilai. Keputusan selalu menimbulkan pro dan kontra, tetapi saya tetap mengikuti konstitusi Republik Indonesia,” pungkasnya.
Di sisi lain, Sri Sultan menegaskan bahwa Keraton Yogyakarta tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga mempersiapkan generasi yang mampu menghadapi tantangan modern. Ia berharap para pemimpin baru, baik laki-laki maupun perempuan, mampu memperkuat posisi Keraton di era global tanpa mengorbankan nilai-nilai lokal. (AW*)
