Jakarta, albrita.com – Ribuan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Asosiasi Garda Indonesia akan menggelar aksi besar-besaran pada Rabu, 17 September 2025. Dalam aksi ini, para driver berencana mematikan aplikasi secara massal sekaligus melakukan demonstrasi di depan Istana Kepresidenan, Kementerian Perhubungan, hingga DPR RI.
Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono, mengimbau masyarakat di Jakarta agar mencari moda transportasi alternatif pada hari aksi berlangsung. Pasalnya, sebagian besar layanan transportasi online diprediksi lumpuh karena mayoritas pengemudi memilih ikut serta dalam gerakan tersebut.
“Kami mengimbau masyarakat untuk bersiap menggunakan transportasi lain. Sebab, aplikasi akan dimatikan massal sebagai bentuk solidaritas aksi,” ujar Igun, Selasa (16/9).
Dalam aksinya, Garda Indonesia membawa tujuh tuntutan utama. Pertama, mendesak pemerintah dan DPR segera memasukkan RUU Transportasi Online ke Prolegnas 2025-2026. Kedua, meminta potongan aplikator yang saat ini mencapai 20 persen diturunkan menjadi 10 persen. Ketiga, mendesak adanya regulasi tarif untuk layanan antar barang dan makanan.
Selain itu, Garda menuntut audit investigatif terhadap potongan 5 persen yang selama ini diambil oleh aplikator. Mereka juga meminta penghapusan program-program yang dianggap merugikan driver, seperti Aceng, Slot, Multi Order, hingga Member Berbayar.
Tuntutan berikutnya adalah pencopotan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Garda menilai kepemimpinan Dudy membuat sektor transportasi mengalami kemunduran. Terakhir, mereka meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut tuntas Tragedi 28 Agustus 2025 yang menewaskan salah satu pengemudi, Affan Kurniawan.
Igun menegaskan, aksi ini bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional agar menjadi momentum koreksi. Menurutnya, momen yang seharusnya menjadi kebanggaan justru menunjukkan masalah serius di dunia transportasi online.
Dengan pemadaman aplikasi secara massal, dampak aksi ini diprediksi cukup besar terhadap mobilitas warga Jakarta. Garda berharap pemerintah, DPR, dan aplikator bisa segera mendengar serta memenuhi aspirasi para pengemudi. (AX*)
